Indonesia
menghentikan kerja sama militer dengan Australia setelah insiden penyadapan.
Kementerian
Pertahanan Indonesia menyatakan, Indonesia telah menghentikan setidaknya tiga
kerja sama militer dengan Australia, menyusul sikap negara itu tidak memberi
penjelasan terkait tuduhan penyadapan terhadap sejumlah pejabat penting
Indonesia.
"Yang
sementara dihentikan adalah tiga kegiatan kerja sama utama yang membutuhkan mutual
trust (saling percaya)," kata Kepala Humas Departemen Pertahanan
Brigjen Sisriyadi kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Kamis (21/11)
siang, melalui telepon.
Keputusan
menghentikan sementara kerja sama militer ini dilakukan setelah Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono, Rabu (20/11), menyatakan Klik Indonesia menghentikan sementara berbagai
kerja sama penting dengan Australia.
Hal ini
dilakukan Indonesia, menurut Presiden Yudhoyono, karena sejauh ini Pemerintah
Australia belum memberikan penjelasan resmi terkait isu penyadapan intelijen
Australia terhadap pembicaraan telepon sejumlah pejabat Indonesia.
Menurut
Brigjen Sisriyadi salah-satu kegiatan kerja sama militer Indonesia-Australia
yang dihentikan sementara adalah pertukaran informasi intelijen terkait
pencegahan aksi terorisme.
Selama ini,
lanjutnya, kerja sama pertukaran informasi intelijen ini terus dilakukan.
"Jadi sekarang dihentikan," katanya.
Patroli laut bersama
Sisriyadi
melanjutkan, Indonesia juga menghentikan kerja sama militer berupa patroli laut
bersama di wilayah selatan Indonesia.
"Itu
kerjasama patroli laut di perbatasan untuk menangani asylum (pencari
suaka)," ungkapnya.
Indonesia
juga menghentikan kerja sama patroli laut bersama di perbatasan.
Dia juga
mengatakan, rencana kerja sama militer lain yang dihentikan adalah latihan
militer bersama kedua negara. "Kalau nggak salah, kegiatan kerja
sama angkatan laut itu bulan depan. Jadi itu tidak dilaksanakan," katanya.
Lebih lanjut
Srisiyadi mengharapkan, penghentian sementara kerja sama militer
Indonesia-Australia ini akan membuat Australia "mengambil pelajaran."
Dugaan
penyadapan Australia, diduga dilakukan setidaknya sepanjang 15 hari pada tahun
2009, menurut sejumlah media di Australia dan Inggris.
Penyadapan
ini diduga dilakukan aparat intelejen Australia terhadap para pejabat tinggi
termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta Ibu Negara Ani Yudhoyono.
Sebelum
akhirnya menghentikan sementara kerja sama penting dengan Australia, Indonesia
bereaksi keras dengan Klik memanggil pulang Duta Besar Nadjib Riphat
dari Canberra.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar